TAHAPAN    
15 Juli 2014
Sistem & Tata Cara Pemilihan

A PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

Pilgub Jateng diikuti pasangan calon dari parpol/ gabungan parpol dan perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang (Pasal 59 UU Nomor 12 Tahun 2008). Keputusan KPU Jateng Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penetapan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pilgub Jateng 2013  menyebutkan :

1.      Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah atau 15 % x 100 kursi = 15 kursi.

2.      Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15 % dari dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah atau 15 % x 14.962.060 = 2.244.309 suara.

 

Pasangan calon perseorangan yang dapat mendaftarkan diri  sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan  Keputusan KPU Jateng Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Pendukung bagi Calon Perseorangan Peserta Pilgub Jateng 2013 apabila :

1.      Memenuhi dukungan sekurang-kurangnya 3 % dari jumlah penduduk Jawa Tengah atau 3 % x 39.291.216 = 1.178.737 penduduk, dan

2.      Tersebar minimal di 50 % jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau sekurang-kurangnya 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Bentuk dukungan masyarakat harus berupa : foto copy KTP atau foto copy KK atau surat keterangan kependudukan.

 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah WNI yang memenuhi syarat :

1.      Bertaqwa kepada Tuhan YME.

2.  Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan NKRI.

3.      Pendidikan serendah-rendahnya SLTA dan/ atau sederajat.

4.      Berusia 30 tahun pada saat pendaftaran.

5.   Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari Tim Dokter.

6.  Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.

7.   Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

8.      Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya.

9.      Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.

10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara.

11.  Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

12.  Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

13.  Memiliki NPWP atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib memiliki bukti membayar pajak.

14.  Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan serta saudara kandung, suami atau istri.

 Siapa yang tidak dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ?

1.    Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh partai politik/ gabungan parpol menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di daerah yang lain/ calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diatasnya wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.

2.     Tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah.

Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah oleh parpol/ gabungan parpol kepada KPUD selama masa pendaftaran. Masa pendaftaran paling lama 7 hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon. Parpol/ gabungan parpol wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani pimpinan parpol/ para pimpinan parpol yang bergabung didaerah pemilihan.

Berdasarkan hasil penelitian, KPUD menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 pasang calon. Dalam hal tidak terpenuhi 2 pasang calon, KPUD mengembalikan kepada parpol/ gabungan parpol yang mencalonkan dan parpol/gabungan parpol yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon sampai terpenuhi sekurang-kurangnya 2 pasang calon.

Setelah pengumuman pasangan calon, parpol/ gabungan parpol dilarang menarik calonnya dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri. Namun bila hal ini terjadi, maka tidak dapat diusulkan pasangan calon pengganti.

Dalam hal salah satu/pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon s/d saat dimulainya kampanye, parpol/gabungan parpol pengusul dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Jika salah satu/ pasangan calon berhalangan tetap pada saat kampanye s/d hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 pasang calon atau lebih, maka tahapan Pilkada tetap dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti/ gugur. Tapi Jika salah satu/ pasangan calon berhalangan tetap pada saat kampanye s/d hari pemungutan suara dan tidak terdapat 2 pasang calon maka tahapan pilkada ditunda paling lambat 30 hari.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25 % dari jumlah suara sah, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Dalam hal pasangan calon yang memperoleh suara terbesar terdapat lebih dari 1 pasang, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara mencapai 30 % (Pasal 107 ayat 2 UU Nomor 2008) dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan kedua.

 

B.    PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014.

Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya dan parpol yang memenuhi syarat :

1.    Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 % jumlah kabupaten/ kota di provinsi yang bersangkutan, 50 % jumlah kecamatan di kabupaten/ kota yang bersangkutan.

2.    Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol tingkat kabupaten/kota.

3.      Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sampai tahapan terkahir pemilu.

Parpol peserta pemilu melakukan seleksi balon Anggota DPR dan DPRD secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ ART dan peraturan internal parpol yang selanjutnya disusun dalam Daftar Balon.

Sistem Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD adalah Sistem Proporsional Terbuka, Perolehan kursi dari sisa suara diberikan kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.  KPU menetapkan partai yang memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas suara 3,5 %.  atau lebih dari jumlah suara nasional. Parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5 % dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR. Suara untuk menghitung perolehan kursi Anggota DPR di suatu daerah pemilihan ialah : jumlah suara sah seluruh parpol peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara; sedangkan suara untuk menghitung perolehan kursi Anggota DPRD di suatu daerah pemilihan ialah : jumlah suara sah seluruh parpol peserta pemilu dibagidengan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Hasil tersebut ditetapkan sebagai BPP. KPU menghitung bilangan pembagi pemilih (BPP) di masing-masing daerah pemilihan.

Suara dinyatakan sah apabila :

1.      Surat suara ditandatangani Ketua KPPS dan

2.    Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar parpol dan/atau nama calon wakil rakyat pada kolom yang disediakan atau

3.      Tanda coblos pada tanda gambar parpol pada kolom yang disediakan.

4. Tanda coblos pada Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol, maka suaranya dihitung satu untuk parpol; 

5.    Tanda coblos pada Nomor urut dan nama caleg maka suaranya dihitung satu untuk caleg;

6.     Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta pada kolom nomor urut dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk caleg;

7.   Tanda coblos pada Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta lebih dari satu nomor urut dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol;

8.     Tanda coblos pada Lebih dari satu nomor urut dan nama caleg parpol yang sama, maka suaranya dihitung satu untuk parpol; 

9.      Tanda coblos lebih dari satu pada satu nomor urut, tanda gambar dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol;

10.  Tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suaranya dihitung satu untuk caleg tersebut;

11.  Garis di antara kolom yang memuat dua nomor urut dan nama caleg di satu parpol, maka suara dianggap sah untuk satu parpol;

12.  Garis yang memuat nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk parpol;

13.  Garis yang memuat satu nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk caleg;

14. Kolom abu-abu di antara nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suara dianggap sah satu untuk parpol;

15. Kolom abu-abu di bawah nomor urut dan nama caleg terakhir pada satu parpol, maka suara dihitung satu untuk parpol; 

16.  Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah didiskualifikasi, maka suara dianggap sah untuk parpol;

17. Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah meninggal dunia, maka suara dihitung satu untuk parpol;

18.  Kolom nomor urut, tanda gambar dan nama parpol yang tidak memiliki daftar caleg, maka suara dianggap sah satu untuk parpol.

Penetapan calon terpilih Anggota DPR dan DPRD dari parpol peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi pada suatu daerah pemilihan dengan ketentuan :

1. Calon Anggota DPR dan DPRD ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.

2.  Dalam hal terdapat 2 calon atau lebih yang memenuhi ketentuan dengan perolehan suara sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan pesebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

3.     PAW bagi Anggota DPR dan DPRD dengan calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) parpol peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urusan suara terbanyak berikutnya.

Peserta Pemilu Anggota DPD adalah perorangan yang memenuhi syarat :

1.      WNI berusia 21 tahun atau lebih.

2.      Bertaqwa kepada Tuhan YME.

3.      Bertempat tinggal diwilayah NKRI.

4.      Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia.

5.      Pendidikan serendah-rendahnya SMA, MA, SMK atau pendidikan lainnya yang sederajat.

6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan NKRI.

7.  Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.

8.      Sehat jasmani dan rohani.

9.      Terdaftar sebagai pemilih.

10.  Bersedia bekerja penuh waktu.

11.  Mencalonkan hanya di 1 lembaga perwakilan dan di 1 daerah pemilihan.

12. Mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Khusus untuk DPD bagi Provinsi Jawa Tengah yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 jiwa harus mendapat dukungan 5.000 pemilih yang tersebar di 50 % atau 18 kabupaten/ kota.

13.  Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS/ TNI/ Polri,

14.  Mengundurkan diri dan tidak merangkap jabatan sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN/ BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

15. Bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat/ pengacara, notaries/ PPAT dan/atau  tidak melakukan pekerjaan penyedia barang/ jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD.

Sistem Pemilu untuk memilih Anggota DPD adalah Sistem Distrik Berwakil Banyak dan suara dinyatakan sah apabila :

1.      Surat suara ditandatangani Ketua KPPS dan

2.      Tanda coblos terdapat pada 1 calon perorangan.

Penentuan calon terpilih Anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata pesebarannya di seluruh kabupaten/ kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih. PAW bagi Anggota DPD ditetapkan berdasarkan nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima s/d kedelapan di provinsi yang bersangkutan.

C.   PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014

Penentuan calon terpilih dalam Pilpres 9 Juli 2014 

1.      Jika kontestan lebih dari 2 pasang tetap menggunakan sistem mayoritas mutlak berdasarkan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 menggunakan Two Round System (Sistem Dua Putaran), Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah pasangan yang meraih lebih dari 50 % dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 % suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari jumlah provinsi di Indonesia. Bila ada pasangan yang belum memenuhi suara 50 % + 1 maka pemilu dilanjutkan diputaran kedua yang diikuti 2 pasangan calon dengan memperoleh suara terbanyak terbanyak pertama dan kedua pada pilpres putaran pertama dan calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

2.      Jika kontestan hanya terdiri 2 pasang menggunakan sistem mayoritas sederhana (first past the past) dengan varian model sistem satu putaran (one round system). atau mengikuti aturan dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014.

 

 

BhagasnadaAD 8530 YC 22FE70GB



 



AGENDA
BANK DATA
DOWNLOAD AREA
BUKU TAMU
Yunus Nur Rochman : Dengan hormat,kami perwakilan Karangtaruna \"Manggala Muda\" Ds. Triyagan sangat mendukung program pemerintah dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya PEMILU yang akan dilaksanakan 09 April 2014 agar dapat meminimalisir angka GOLPUT terutama di kalangan masyarakat kami dan umumnya di wil. Sukoharjo. Rencananya kami akan menghubungi beliau-beliau (Caleg dapil V) agar dapat bersosialisasi di wilayah kami. Mengingat lokasi wilayah kami di bagian Sukoharjo paling Utara-Timur berbatasan dengan Karanganyar, jadi di tempat kami hampir sama sekali tidak ada sosialisasi dari Caleg, sehingga selama ini masyarakat Triyagan hanya seperti memilih kucing di dalam karung. Untuk itu, kami mohon bantuannya untuk mendapatkan alamat lengkap Caleg wilayah Sukoharjo Dapil V? Atas bantuan dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

PENGUNJUNG
Hari Ini 5
Bulan Ini 1818
Bulan Lalu 14977
Hits 174776
Online 42780
Total Kunjungan 42780
LINK TERKAIT     Selengkapnya ...
HUBUNGI KAMI
Email : info@kpud-sukoharjokab.go.id
Alamat : Jl. Diponegoro No. 41 B Sukoharjo
Telp/Fax : (0271) 592761 , 592619
(0271) 592761
Copyright © 2012. Komisi Pemilihan Umum Sukoharjo
Developed by Citraweb Nusa Infomedia