Bakohumas Guna Maksimalkan Peran Kehumasan KPU

KPUSKH-Beberapa anggota KPU Sukoharjo mengikuti rapat koordinasi  tentang Bakorhumas yang diselenggarakan oleh KPU RI, Selasa (4/5/2021).  Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan tentang  penerapan prinsip-prinsip kehumasan saat ini masih belum ideal, bahkan masih ada pemahaman yang keliru dalam konsepsi dan tidak adanya struktur khusus untuk humas. Untuk itu, melalui Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), diharapkan peran humas dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan segala sumber daya manusia, baik itu secara fisik maupun di media sosial.

“Bakohumas KPU yang dibentuk di seluruh satker ini harus integral dengan KPU RI, sehingga kebijakan humas KPU RI tidak berbeda-beda di daerah, semua haru sama. Penting kita membangun sinergitas dalam kehumasan dalam Bakohumas, baik di internal maupun dengan stakeholder,” tutur Ilham.

Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi juga memandang peran humas sangat krusial, karena ada kalimat “kesan pertama begitu menggoda”, sehingga dalam konteks kelembagaan KPU bisa dicerminkan dalam dua hal, yaitu tampilan dan cara berkomunikasi, baik itu tampilan kantor maupun website. Hal ini penting karena publik harus tau apa saja yang dikerjakan KPU. Meskipun pekerjaan tersebut tidak sebagus 100 persen, namun dengan kemasan yang bagus yang disampaikan ke publik, maka publik bisa menilainya positif. Humas harus bisa komunikatif dan kreatif di pekerjaan yang berat dan penuh tantangan.

Senada dengan Pramono, Anggota KPU RI Viryan melihat pentingnya pekerjaan kehumasan menganut digital marketing communication dengan keterbukaan dan kejujuran dalam penyampaian informasi ke publik dan berhasil membangun kepercayaan masyarakat. Melalui hal itu, kecepatan informasi dan aktualitas dapat disampaikan ke publik, slaah satunya edukasi ke masyarakat tentang kepemiluan.

Lain halnya dengan Anggota KPU RI Arief Budiman, dia melihat kehumasan ke depan harus bisa menjadi wadah tempat berlangsungnya informasi dua arah. Penyampaian informasi harus dengan prinsip “two way flow information”, yaitu dari luar menangkap informasi, sedangkan dari dalam menyebarluaskan informasi. Intinya masyarakat bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan KPU juga mendapatkan apa yang diinginkan masyarakat.

Sebagai pemangku kehumasan di KPU RI Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan tujuan pembentukan Bakohumas di seluruh satker KPU RI ini untuk peran kehumasan yang berkualitas, komunikatif, aspiratif, profesional dan kompeten. Melalui Bakohumas diharapkan juga tercipta hubungan kemitraan yang baik dengan para pemangku kepentingan terkait penyamapian informasi kepemiluan secara berjenjang dan berkelanjutan, tersosialisasinya kebijakan dan program KPU kepada internal dan eksternal.

“Harapannya bisa terbentuk opini publik yang positif terkait penyebarluasan informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi kepemiluan dan meningkatkan citra lembaga dan kepercayaan publik, serta tersedianya data dan pelayanan informasi publik yang terdepan dan terupdate bagi masyarakat,” jelas Dewa di depan peserta webinar dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Sementara itu, Kepala Biro Partisipasi dan Humas Sigit Joyowardono juga menjelaskan peran Humas Pemerintah sesuai PermenPAN RB Nomor 30 Tahun 2011 yaitu komunikator, fasilitator, diseminator, katalisator, advisor dan interpreter, serta prescriber. Sedangkan sesuai Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2014, Bakohumas adalah lembaga nonstruktural yang merupakan forum koordinasi dan kerja sama antar unit kerja bidang humas.

Narasumber pemateri pertama Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Kominfo Bambang Gunawan menyoroti paradigma kehumasan pemerintah yang sudah mulai berubah, yaitu dari paradigma lama yang reaktif, menjadi paradigma baru yang proaktif dan responsible. Sedangkan tata kelola kehumasan pemerintah antara lain research, monitoring opini dan aspirasi publik, action planning, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, communication, pelayanan informasi publik dan evaluation, monitoring dan evalausi komunikasi publik.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Ekeskutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NetGrit) Ferry Kurnia Riskiyansyah memberikan catatan penting bagi kehumasan KPU dalam upaya menumbuhkan kembali kepercayaan publik kepada KPU. Tantangan kehumasan dalam usaha tersebut adalah pencitraan lembaga, tuntutan informasi yang semakin tinggi, sumber daya manusia yang terbatas, angggaran terbatas, perangkat yang terbatas atau sarana dan prasarana yang tidak memadai dan media manajemen yang belum terintegrasi, menajemen komunikasi internal, pencitraan, manajemen image, pengelolaan media, sistem informasi managemet, pembentukan opini melalui media sosial dan praktisi kehumasan vs target publik.

Pembicara pamungkas, Kepala Bidang Berita TVRI Nasional Endah Tri Handayani meminta Humas KPU RI harus diisi tenaga profesional yang menguaai public speaking, karenan humas KPU harus membentuk image lembaga KPU. Hal ini mengingat pada pemilu yang lalu KPU menjadi sorotan publik dengan netizen yang galak-galak memberikan catatan ke KPU, meskipun tidak semua benar dan ada hoaks, tetapi apapun itu harus dihadapi KPU. Untuk itu, humas di era modern tidak hanya menyebarkan pers rilis semata, tetapi juga memberikan informasi menarik dan meyaknkan publik bahwa yang kita lakukan untuk menjaga lembaga kita tetap positif.

Rakor daring ini selain diikuti ketua dan  anggota KPU Sukoharjo juga sekretaris dan Kasubag (sumber utama berita dari  website KPURI)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.