Focus Group Disscusion (FGD) membahas Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sukoharjo

Selasa, 29 Maret 2016 bertempat di Hotel Sarila, Sukoharjo telah dilaksanakan Focus Group Disscusion (FGD) oleh KPU Kabupaten Sukoharjo membahas Pilkada Serentak tahun 2015 di Kabupaten Sukoharjo. FGD ini dihadiri oleh Faslitator , Ketua KPU provinsi Jawa Tengah , Joko Purnomo , Ketua/Wakil dari Partai Politik, Disdukcapil, LSM, Dosen dari beberapa Universitas di Sukoharjo seperti IAIN, DPPKAD dan tamu undangan dari KPU Kota Pekalongan (Ketua dan Anggota KPU).

Ada 8 Poin yang dibahas dalam FGD kemarin yaitu Anggaran, Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Dana Kampanye , Pengadaan dan Distribusi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan suara dan tata kerja penyelenggaraan Pemilu.

 

 

Sebagai contoh Pencalonan ada beberapa masalah seperti :

1.PNS tidak dapat mencalonkan diri harus mundur dari jabatan
2.Anggota DPR/DPD harus mundur
3.Mantan narapidana bagaimana
4.Daerah calon tunggal bagaimana
5.Syarat dukungan perseorangan

   

Masalah di poin lain seperti :

1.Pidana pemilu tidak efektif
2.Distribusi C6
3.Kampanye (Alat Peraga Kampanye)
4.Partisipasi masyarakat

Semua disampaikan Oleh fasilitator dari KPU Provinsi Jateng, Joko Purnomo.

Pada sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab ditanggapi dengan antusias oleh para peserta FGD antara lain : 

1.WAHYUDI ( Partai Gerindra)
•Anggaran : Efisiensi anggaran pemilu membengkak sehingga perlu dilakukan regulasi anggaran di kabupaten
•Pemutakhiran data : disinyalir adanya manipulasi data pemilih perlu dilakukan mekanisme yang baik dalam pemutakhiran
•Pencalonan : indikasi ijazah palsu, pembuktian dengan cara menanyakan yang bersagkutan
•Kampanye : terkesan dingin / sepi, tidak mendidik demokrasi
•Partisipasi pemilih : masyarakat yang apatis

Tanggapan Fasililitator
•Anggaran : 60-70 % anggaran untuk membayar honor penyelenggara (AD HOC)
•Pencalonan : KPU hanya diberi kewenangan untuk verifikasi administrasi perlu ditambah tim dari kepolisian,kejaksaan dan diknas.
•Kampanye : diseragamkan soal APK
•Partisipasi pemilih : generasi muda harus diajarkan demokrasi, peran parpol untuk mendidik.

2.Ahmad Hafid (IAIN)
•Edukasi pemilih penting untuk hasil pemilu
•Adanya noken disebabkan karena kurang antisipasi dari penyelenggara pemilu
•Minimnya pengawasan oleh pemantau pemilu serta tindak lanjut laporan pelanggaran pemilu tidak di follow up karena kurangnya anggaran.
•Verifikasi ijazah oleh KPU apabila dilakukan secara factual biaya tinggi cukup data dari DIKTI perlu adanya MOU KPU dengan DIKTI dan Menristek
•Data kependudukan dalam peyusunan DPT, KPU Cuma user/pengguna bukan penyedia data, seharusnya data dari BPS.
•TPS jumlah pemilih banyak dan sedikit, lebih banyak mana kecurangannya. Jngan ada pembatasan jumlah pemilih di TPS 800 orang.
•APK diurus oleh KPU membahayakan, diluar tupoksi KPU.
•Lemahnya intelektualisasi pemilih.


Tanggapan Fasilitator
•DPT sangat mahal, KPU pernah mengusulkan DPT dikelola oleh mendagri tetapi ditolak oleh DPR.
•Pengelolaan APK oleh KPU sangat susah karena rawan protes oleh peserta pemilu.

   

3.PKS :
•Setuju KPU tidak mengelola APK
•Jumlah pemilih di TPS Pemilukada setuju lebih dari 800 orang, untuk pileg dan pilpres setuju dibatasi.
•Pemilih tidak perlu C6 cukup KTP
•Sanksi Money Politic perlu dipertegas, pembatalan calon apabila terbukti melakukan money politic.
•Pendidikan politik perlu masuk di kurikulum pendidikan.
•Kampanye tidak melakukan pengerahan massa karena tidak efektif dan biaya tinggi.

Tanggapan Fasilitator
•DPT perlu banyak baiaya untuk penggandaan.

4.Joko Wijanarko (PBB)
•APK dilakukan oleh KPU ada segi postif yaitu pemasangan teratur, pabila diserahkan ke parpol mungkin tidak teratur
•Mengenai Ijazah palsu lebih berhati hati, perlu koordinasi dengan pihak terkait.
•Idependensi penyelenggara di desa (PPS) lebih baik dibentuk oleh PPK.
•Partisipasi masyarakat masih kurang, tidak semua parpol berhasil mengusung calon.


Tanggapan Fasilitator
•Pemberdayaan masyarakat dalam berdemokrasi (sistem noken di Papua)

   

5.SIMON PURBA (LSM)
•Menekankan teknis implementasi pemilu dengan mengesampingkan filosofi pemilu.
•Sumber DPS selalu rancu tidak valid.
•Pendidikan pemilih sejak dulu rendah tidak ada peran parpol.
Tanggapan Fasilitator
•Edukasi pemilih penting.

6.DPPKAD
•Perlu sinkronisasi mekanisme keuangan daerah dan pusat dalam pemilukada.

7.Disdukcapil
•Birokrasi sebaiknya tidak punya hak pilih
•Kendala tidak akurat dalam hal jumlah penduduk karena masyarakat tidak melapor ke disdukcapil apabila pindah tempat atau meninggal.


Tanggapan Fasilitator
•Perlu peran dari tingkat terbawah (RT RW) utuk mengtahui jumlah riil penduduk.
•Setuju yang membuat DPT adalah disdukcapil

8.Haryanto (Partai Gerindra)
•Rekruitmen PPS oleh kepala desa ditolak
•KPU lebih selektif dalam rekruitmen penyelenggara pemilu.
•KPU harus mempunyai sistem hukum yang tegas terhadap pelaku money politic.

Kesimpulan dari FGD adalah sebagai berikut : 

1.Adanya regulasi yang jelas dalam UU
2.Banyaknya TPS mengakibatkan strategi yang ditempuh bagi yang berkepentingan
3.APK dierahkan ke partai tetapi KPU yang menentukan lokasinya.
4.Program edukasi pemilih yang berkelanjutan.

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.