Kilas Balik Pilbup Sukoharjo 2020, Dari Pandemi Hingga Penundaan Tahapan

KPUSKH-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 semula akan berlangsung tanggal 23 September 2020. Pilkada Serentak Tahun 2020 yang  dilaksanakan 270 daerah pada tanggal 23 September 2020,  terganggu oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization). Penyebaran Covid-19 di Indonesia menunjukkan peningkatan yang siginifikan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang besar. Sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang tengah terjadi, KPU, Pemerintah dan DPR sepakat untuk menerbitkan Perppu untuk MENUNDA pelaksanaan pilkada tahun 2020.

Menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia, KPU telah melakukan rapat pleno dan memutuskan beberapa hal untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 tersebut, sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilihan 2020. Tanggal 16 Maret KPU RI mengeluarkan Surat Edaran terkait pelaksanaan Pilkada.

Pertama, KPU akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pengaturan pola kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, termasuk Ketua dan Anggota KPU. Pengaturan tersebut meliputi jadwal kerja, sebagian bekerja masuk kantor dan sebagian lagi bekerja dari rumah atau Work from Home, melindungi diri masing-masing dengan penyediaan sanitizer baik pribadi maupun di ruang kerja, sehingga perhatian untuk pencegahan penyebaran Covid-19 bisa dimaksimalkan.

Kedua, terkait kelanjutan pelaksanaan tahapan Pemilihan 2020 yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini (bulan Maret-April 2020), KPU mengatur sebagai berikut :

1. Saat ini tahapan rekrutmen PPS sedang berlangsung, yaitu pengumuman PPS terpilih dan akan dilanjutkan dengan pelantikan PPS agar dilakukan tidak bersamaan dalam jumlah banyak. Pelantikan PPS dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan mekanisme 5 orang Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan masing-masing untuk melantik di kecamatan yang terpisah (berpencar di 5 titik), apabila masih dirasa terlalu banyak, bisa juga dilakukan bergelombang, pagi hingga sore, untuk menghindari pengumpulan massa dalam jumlah banyak.

2. Tahapan verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat, jaga jarak dalam berkomunikasi, hindari kontak langsung dan bersihkan anggota badan dengan sanitizer dan penggunaan masker, termasuk membersihkan peralatan yang digunakan.

3. Tahapan pemutakhiran data pemilih juga dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat seperti halnya verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan.

Ketiga, KPU juga mengintruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar hingga 31 Maret 2020, dan dijadwalkan ulang mulai 1 April 2020, seperti Bimtek, pelatihan dan launching Pemilihan 2020.

KPU berharap upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama dua minggu ini penanganannya berhasil dengan baik, sehingga tahapan Pemilihan 2020 dapat berjalan dengan baik. Sampai saat ini KPU belum memiliki opsi penundaan tahapan, semua proses masih berjalan sesuai tahapan, program dan jadwal Pemilihan 2020.

Pada tanggal 21 Maret 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU)  mengeluarkan surat keputusan tentang penundaan beberapa tahapan dalam Pilkada. SE KPU No 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU No 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur & Wagub, Bupati & Wabup, dan/atau Walikota & Walil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Ada empat tahapan Pilkada yang pelaksanaannya ditunda. Pertama, pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Kemudian yang keempat atau terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. KPU memutuskan menunda sejumlah tahapan Pilkada berdasarkan pertimbangan untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah Negara Indonesia.

 

Setelah melalui berbagai  pertimbangan, rapat dengar pendapat antara  pemerintah-DPR-KPU-Bawaslu , Pilkada Serentak dilanjutkan. Terhitung tanggal 15 Juni 2020 dimulailah  pemilihan serentak lanjutan    dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, kepastian hukum; tertib; kepentingan umum;keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi;efektivitas; dan aksesibilitas. Pemilihan Serentak Lanjutan juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

 

Tahapan pemilihan lanjutan dilaksanakan  dengan pengaktifan kembali anggota PPK, pelantikan anggota PPS, verifikasi faktual persyaratan bakal pasangan calon perseorangan, pembentukan PPDP dan pemutakhiran, serta penyusunan daftar pemilih. Hal tersebut untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dan Surat Dinas Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020  tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

Pengaktifan PPK, PPS sebagaimana diatur dalam Surat Dinas Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

KPU menyusun pengaturan tentang protokol kesehatan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah  yang diatur dalam PKPU 6 Tahun 2020, karena tanpa  adanya pengaturan protokol kesehatan dalam Pilkada maka hal tersebut berpotensi untuk memicu kluster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia. (SH)

 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.