Kode Etik Dan Pedoman Perilaku  Penyelenggara Pemilihan Umum (bagian 1)

Keterangan Gambar : sumber foto: beritaline.id


KPUSKH- KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum harus taat dan tunduk pada kode etik dan pedoman perilaku . Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM. Antara lain mengatur hal-hal sebagaiberikut:

Pasal 2

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak,  menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai  penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan  pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji  jabatan.

 

Pasal 3

Pengaturan Kode Etik penyelenggaran Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian,dan kredibilitas  anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,  KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu  Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

 

Pasal 5

(1) Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan  pada:

a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik  Indonesia Nomor VI/MPR/2001tentang Etika

Kehidupan Berbangsa;

c. sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;

d. asas Pemilu; dan

e. prinsip Penyelenggara Pemilu.

(2) Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:

a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh,  anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP  Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN  serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas  Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar  Negeri, dan Pengawas TPS;

b. Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu.

(3) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil  Negara.

 

Pasal 6

(1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas,  Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip

Penyelenggara Pemilu.

(2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

a. jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,

Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata[1]mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan

ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan  pribadi, kelompok, atau golongan;

b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,  Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur  tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai  kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan  dan/atau putusan yang diambil;

c. adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,  Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu

sesuai hak dan kewajibannya;

d. akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu,  Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas,

wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan  penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

a. berkepastian hukum maknanya dalam  penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan  Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,  Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi

dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang[1]undangan, keteraturan, keserasian, dan

keseimbangan;

d. terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,  Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai  kaedah keterbukaan informasi publik;

e. proporsional maknanya dalam penyelenggaraan  Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga

keseimbangan antara kepentingan pribadi dan  kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

f. profesional maknanya dalam penyelenggaraan  Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas,

wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

g. efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu,  Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu

dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat  waktu;

h. efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu,  Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya,  sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan  Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

i. kepentingan umum bermakna dalam  penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.