Parpol Mengajukan Permohonan PAW Kepada Pimpinan Dewan Tidak Langsung ke KPU

KPUSKH-Meskipun saat ini tidak ada proses Penggantian Antar Waktu (PAW) di kabupaten Sukoharjo tetapi KPU berkewajiban memberikan informasi terkait PAW, tutur  anggota KPU Sukoharjo Divisi Hukum dan Pengawasan Ita Efiyati saat menjadi narasumber dalam Jagongan Demokrasi KPU Sukoharjo-wargo Sukoharjo yang ditayangkan secara live lewat Facebook dan YouTube KPU Sukoharjo, Selasa (27/7/21).

“Meskipun di kabupaten Sukoharjo saat ini tidak ada proses PAW anggota DPRD tetapi KPU tetap berkewajiban menyampaikan informasi tentang PAW,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa PAW DPRD berdasarkan UU no. 7/17, UU no 2 tahun 2018 jo UU no 17 tahun 2014, PKPU no 6 tahun 2019 jo PKPU no 6 tahun 2017.

PAW terjadi jika ada anggota DPRD yang meninggal, mengundurkan diri dan diberhentikan. Prosenya  bisa dilaksanakan jika lebih 6 bulan sebelum AMJ anggota DPRD sejak diterimanya surat  dari pimpinan dewan. Kurang dari 6 bulan maka PAW tidak bisa dilaksanakan

Perihal batasan waktunya ia katakan PAW tidak diatur batasannya, KPU Kabupaten akan memroses PAW jika telah menerima surat dari pimpinan dewan.

Anggota KPU Divisi Tehnis Syakbani Eko Raharjo memaparkan tehnis pengajuan permohonan PAW  yakni Parpol mengajukan nama-nama PAW kepada pimpinan dewan. Pimpinan dewan bersurat kepada KPU Kabupaten dan KPU kabupaten mencatat surat masuk dan meneliti dokumen calon pengganti.

“Selama 5 hari kerja KPU meneliti dan menerima klarifikasi dari masyarakat,” katanya.

Selanjutnya jika selama 5 hari kerja klarifikasi belum selesai, KPU menyurati pimpinan dewan dengan menyantumkan bahwa masih proses klarifikasi.

Apabila ada rencana angggota PAW akan menggugat, waktunya selama 14 hari, setelah 14 itu tidak jadi menggugat, PAW dilanjutkan. Apabila sudah masuk persidangan PAW menunggu inkracht

Setelah terdapat nama PAW, KPU melakukan pleno dan Berita Acara dikirimkan ke pimpinan dewan, beserta dokumen² yang diperlukan, diantaranya SK Penetapan Hasil dan SK Petapan Calon Terpilih, lanjut Bani panggilan akrabnya.

Mengenai persyaratan yang yang dilampirkan sesuai sebab PAW, jika MD maka melampirkan surat kematian dari lurah/ kepala desa. Surat pengunduran diri jika mundur, juga dokumen lain yang diperlukan dari instansi berwenang.

“Proses paling lama 5 hari kerja jika yang bersangkutan  tidak ada masalah hukum.” Tegas Bani lagi.

Untuk penganti ,teknisnya anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon PAW dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara  dari partai politik yang sama dan dapil yang sama. Apabila terdapat lebih dari calon PAW dengan perolehan suara sama, calon PAW ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang.

Calon PAW ditetapkan dari dapil yang berbatasan langsung secara geografis jika tidak terdapat calon pada suatu dapil. Jika terdapat lebih dari 1 dapil yang berbatasan langsung secara geografis, calon PAW ditetapkan dari dapil dengan jumlah penduduk terbanyak.

Diakhir perbincangan Bani menegaskan meskipun PAW belum tentu ada pada satu masa jabatan, namun Parpol perlu mengetahui mekanisme PAW agar Parpol mempersiapkan  calon pengganti yang Memenuhi Syarat (MS) apabila ada PAW.

Jagongan Demokrasi yang dipandu oleh anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Suci Handayani ini juga disiarkan relay oleh radio TOP FM Sukoharjo. (SH)

 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.