Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

KPUSKH- Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak sesuai pasal 8 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Pasal 8

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon,  pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;

b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan  pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan

menghindari intervensi pihak lain;

c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang  bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang  terjadi dalam proses Pemilu;

d. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang  bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;

e. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol,  lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan  sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;

f. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka  dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;

g. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari  peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau  individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari  keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;

h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa,  janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu  secara langsung maupun tidak langsung dari peserta  Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim  kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai  dengan ketentuan Perundang-undangan;

i. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa  atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak  langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan  peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan  dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum  yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan  perundang-undangan;

j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan  bersangkutan untuk meminta atau menerima janji,  hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman  atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan  dengan penyelenggaraan Pemilu;

k. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki  hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon,  peserta Pemilu, dan tim kampanye;

l. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan  publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

Pasal 9

Dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan  kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau  fakta; dan

b. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat

dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

 

Pasal 10

Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta  Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam  proses Pemilu;

b. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang  diajukan atau keputusan yang dikenakannya;

c. menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau  terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau  sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan  atau keputusan; dan

d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan  kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan  yang diajukan secara adil (SH)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.