Pemilu dan Masa Depan Konsolidasi  Demokrasi Indonesia

KPUSKH- Pada  tahun 2024 akan berlangsung 2 pemilihan yakni Pemilu dan Pilkada serentak, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan  Pilkada 2020 disaat pandemi  banyak kendala  baik  dari sisi tehnis penyelenggaraan, persiapan, menyakinkan masyarakat yang tentu saja tidak mudah. Meskipun pada akhirnya terselenggara dengan lancar bahkan angka partisipasi meningkat, papar Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat saat menyampaikan sambutannya dala Rabu Ingin Tahu (RIT) dengan tema  ‘Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia’

“Konsolidasi demokrasi Indonesia  kedepan  melalui pemilu ke pemilu semakin baik dan diharapkan pemilu 2024 lebih baik lagi,”tambah Drajad sapaan akrabnya.

 Lebih lanjut ia juga mengharapkan tantangan ini akan memacu semangat KPU se-Jawa Tengah karena diwaktu tertentu ada tahaan yang beririsan (pemilu dan pilkada).

Ketua MPRI RI Lestari Moerdijat ,S.S,M.M berharap terselenggaranya pemilihan tahun 2024 dalam situasi aman cobid-19. “Mudah-mudahan tahun 2024 kita bisa melakukan pesta demokrasi dalam kondisi yang aman  tanpa covid-19.”ujarnya.

Lestari lebih lanjut mengungkapkan  tentang desain pemilu serentak  tahun 2024

Wakil Ketua Komisi II DPRRI Saan Mustofa menjelaskan bahwa ancaman nyata dalam konsolidasi demokrasi 2024 ada lima. “Terdapat ancaman nyata dalam upaya konsolidasi demokrasi 2024,”  katanya.

 Yakni pertama politik pascakebenaran (post-truth politics) seperti hoaks, berita bohong, disinformasi, misinformasi, dll. Kedua politik identitas (identity politics): penggunaan wacana agama, etnisitas, dan kesukuan dalam kampanye yang membuat pemilih tidak tercerdaskan. Selain dua hal tersebut ketiga adalah politik permusuhan (adversarial politics) atau politik demagogi: menyebar permusuhan lewat ujaran kebencian (hate speech), kampanye hitam (black campaign), dll. Keempat politik uang/klientelisme: vote buying (pembelian suara), pelibatan aparatur pemerintahan dalam mempengaruhi pilihan politik pemilih. Dan ancaman kelima adalah  politik intimidasi: mengancam pemilih agar memilih kontestan elektoral tertentu.

Sedangkan factor kunci keberhasilan konsolidasi demokrasi diperlukan semua elemen bangsa dan negara agar  memahami dan mengamalkan dengan baik UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai demokrasi dalam Pemilu/Pemilihan Serentak 2024. Memahami Pemilu/Pemilihan sebagai mekanisme pembangunan politik (political developmentalism) Indonesia. Suksesnya pembangunan politik akan menjadi faktor penggerak suksesnya pembangunan-pembangunan lainnya seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lain sebagainya. Memahami partisipasi dalam Pemilu/Pemilihan merupakan aktualisasi nasionalisme. Suksesnya pemilu/pemilihan adalah suskesnya demokrasi Indonesia. Dan memiliki komitmen untuk berkolaborasi atau berkerja sama mensukseskan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak di 2024 sesuai bidang, tugas, atau kemampuannya masing-masing.

KPU Sukoharjo mengikuti RIT  secara daring dari awal sampai berakhirnya kegiatan .(SH)

 

 

 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.