Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD

KPUSKH-Penggantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD adalah tema  Rabu Ingin Tau(RIT)   yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu (14/7/21). Diskusi online yang diikuti oleh KPU Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah melalui Zoom Meeting dan live streaming di channel Youtube KPU Jateng ini menghadirkan narasumber dari KPU RI yaitu Nur Syarifah selaku Kepala Biro Perundang-Undangan dan Plt. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Sekjen KPU.

Membuka acara, Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk bekerja secara profesional baik dalam masa tahapan atau setelah tahapan berakhir. Salah satunya melaksanakan proses Penggantian Antar Waktu (PAW).  

“Sebagai penyelenggara pemilihan, meskipun tidak ada tahapan tetapi dituntut bekerja secara professional salah satunya saat ada Penggantian Antar Waktu (PAW)”, katanya.

Meskipun dalam satu periode keanggotaan DPRD belum tentu ada penggantian antar waktu anggota, namun KPU Provinsi Jawa Tengah mengangkat tema Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dalam Rabu Ingin Tau (RIT) kali ini. Ada beberapa alasan PAW diantaranya meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau diberhentikan.

Untuk itu ia berharap agar semua peserta RIT untuk serius mengikuti dan menyimak diskusi tentang PAW sehingga bisa mengambil pembelajaran pentingnya.

 Divisi Teknis KPU Jawa Tengah  Putnawati sebagai pemantik diskusi menegaskan bahwa profesionalisme sangat penting, maka proses PAW harus clean and clear sesuai peraturan perundang-undangan.

Narasumber dari KPU RI  Nur Syarifah menjelaskan secara lengkap mekanisme dan kebijakan PAW DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota. . Materi yang disampaikan berkaitan dengan PAW anggota DPRD bersumber dari UU no. 7 Tahun 2017, PKPU  6 Tahun 2017 junto PKPU 6 Tahun 2019.

“Untuk mempermudah proses PAW, KPU sudah menyediakan Aplikasi SIMPAW yaitu Sistem Informasi Manajemen PAW DPR, DPD dan DPRD.” Jelasnya,   Simpaw  sendiri  memiliki 2(dua) fungsi yaitu sebagai alat pengola data dan juga sebagai portal publikasi sehingga proses PAW akan menjadi data yang terbuka bagi publik.

KPU Kabupaten/ Kota agar melakukan klarifikasi kepada calon pengganti agar terhindar dari permasalahan hukum yang mungkin terjadi, pesannya.

Ada beberapa pertanyaan kepada nara sumber dari peserta RIT, di antaranya, anggota DPRD sudah dilantik jadi Wakil Bupati dan anggota sudah meninggal dunia namun belum ada tindak lanjut dari Pimpinan DPRD.

Terpisah anggota KPU Sukoharjo Divisi Tehnis Syakbani Eko Raharjo menyampaikan bahwa di Kabupaten Sukoharjo  pernah melaksanakan proses PAW anggota DPRD karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai calon Bupati Sukoharjo pada perhelatan Pilbup Sukoharjo 2020.

“Ya pernah sekali saat anggota DPRD mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai calon Bupati Sukoharjo pada Pilbup 2020 lalu.”

Diskusi daring  RIT  dimoderatori oleh Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Provinsi Jawa Tengah Dewantoputra Adhi Permana  dan diikuti oleh Divisi Tehnis dan Divisi Hukum serta Kasubag Tehnis dan Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah berlangsung lancar.(SH)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.