Penyederhanaan Surat Suara Memberikan Kemudahan Bagi Pemilih

KPUSKH- Menuju pemilu 2024,  KPU RI merancang beberapa  desain penyederhanaan surat suara. Sebelum diputuskan desain final surat suara untuk pemilu 2024  dibutuhkan  masukan dari banyak pihak. Hal itu diungkapkan oleh anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Putnawati.

“KPU RI merancang desain surat suara untuk pemilu 2024 dan membutuhkan banyak masukan sebelum diputuskan menjadi desain surat suara final.”

Hal itu dikemukakan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Putnawati saat menyampaikan materi Sosialisasi Rencana Penyederhanaan Surat Suara yang diikuti seluruh KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Jumat (27/08/21). Materi yang disampaikan Putnawati sepenuhnya mengacu pada materi yang disampaikan anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik. Materi ini adalah kali pertama disampaikan dalam forum yang melibatkan seluruh KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Penyederhanaan surat suara untuk memberikan kemudahan bagi pemilih saat menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), “ ujar Putnawati.

Upaya KPU menyederhanakan itu bukanlah sesuatu yang ahistoris, bahkan lebih jauh lagi kita perlu menimbang kenapa sejak 2004 kita melakukan pendekatan dengan surat suara besar, tambahnya. Ia menjelaskan sejarah surat suara dari pemilu ke pemilu di Indonesia.

Adapun empat aspek penting surat suara adalah pertama  mempertimbangkan kemampuan pemilih untuk mengenali kandidat atau partai yang menjadi peserta pemilu dan agar pemilih dapat memberikan suaranya dengan cara yang benar atau “sah”. Kedua, akurasi dalam proses penghitungan suara, Ketiga,  sistim pemilu dan keempat Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan

Terkait alasan penyederhanaan surat suara untuk Pemilu 2024 dengan pertimbangan  yakni mulai dari memudahkan pemilih saat memberikan hak suaranya, mengurangi beban KPPS, mengurangi potensi surat suara tidak sah hingga efisiensi.

Lebih lanjut Putnawati memaparkan desain surat suara , pertama desain  model 1 yakni  dengan menuliskan. Desain ini menggabungkan 5 jenis surat suara ke dalam satu surat suara. Nantinya  pemilih  menuliskan nomor urut calon pada kolom yang disediakan. Pada desain ini  Daftar Pasangan Calon (DPC) Presiden dan Wakil Presiden ditempel dipapan pengumuman, sedangkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota ditempel di dalam bilik suara.

Desain kedua model 5 yaitu dengan mencoblos. Pilihan desain ini  akan menggunakan dua jenis surat suara (hasil pemisahan surat suara DPD dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPRD). Pemilih nantinya untuk jenis surat suara ini akan memberikan hak suaranya dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama calon dan tanda gambar partai politik. Pada model ini  nantinya untuk memudahkan pemilih maka  DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta DPC Presiden dan Wakil Presiden ditempel dipapan pengumuman.

Desain ketiga dengan  model 6 yakni  mencontreng.  Pemilih mendapatkan dua jenis surat suara (hasil pemisahan surat suara DPD dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPRD), namun pemberian hak suaranya dilakukan dengan cara mencontreng pada nomor urut dan tanda gambar partai politik. Pemilih bisa melihat  Daftar Pasangan Calon (DPC)  Presiden dan Wakil Presiden  yang seluruhnya ditempel dipapan pengumuman sedangkan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota ditempel di bilik suara. (SH)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.