Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

KPUSKH- Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Seri 2 digelar KPU RI untuk mendiskusikan  Sistem dan Tahapan Pemilu dan Pemilihan sebagai ruang memperoleh masukan dari banyak pihak menghadapi dimulainya tahapan pada 2022 mendatang.

Hal itu sebagaimana yang disampaikanKetua KPU RI Ilham Saputra saat membuka acara.

“ Kegiatan ini untuk membicarakan system dan tahapan Pemilu dan Pemilihan sebagai ruang memperoleh masukan dari banyak pihak  menghadapi dimulainya tahapan pada 2022 mendatang,” ucapnya.

Ia berharap banyak masukan dari berbagai stakeholders sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan lebih matang.

Selain  Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi sebagai narasumber juga  Mada Sukmajati dari UGM dan  Dahliah Umar  pegiat Netfid. Peserta webinar ini, Selasa(14/9/21) KPU provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia, KPU Sukoharjo turut hadir.

“Unsur sistim pemilu  ada beberapa hal yaitu besaran daerah pemilihan (distrik magnitude);Desain surat suara (balloting/ballot structure); termasuk kaitannya dengan bagaimana pemilih memberikan suara; Formula konversi suara menjadi kursi; Ambang batas (parlemen & pencalonan kepala pemerintahan eksekutif),” tutur Pramono.

Sementara itu desain tahapan sementara untuk  Hari H Pilkada 2024: 27 November 2024, Hari H Pemilu 2024: 21 Februari 2024, Hari pemungutan suara hari RABU, Hari pemungutan suara Pemilu 2024 tidak berlangsung di bulan puasa dan tidak bersamaan dengan hari raya keagamaan. Perihal pencalonan Pilkada 2024 didasarkan pada perolehan suara pada Pemilu 2024, tambahnya lagi.

Sementara itu  Makda Sukmajati menyampaikan tujuan pemilu pertama untuk  memberikan kesempatan bagi setiap warga negara utk berpartisipasi dalam bidang politik. Kedua  Pemilu merupakan proses utk membuka ruang bagi pergantian elit baik di tingkat nasional maupun elit di tingkat daerah. Ketiga Pendidikan politik dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat utk memilih para representasi rakyat di dalam konteks demokrasi perwakilan dan keempat Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negara.

Dahlia Umar memaparkan tentang implikasi kombinasi system pilres langsung dan system pemilu PR dan multi partai estrem.

Isu sectoral yang perlu disikapi antara lain pertama, Sistem dan Desain pemilu memengaruhi gradasi persaingan antar partai politik dan perilaku partai yang  sangat tergantung dengan negara, pemilih dan rakyat lebih menjadi objek yang berperan hanya pada saat pemilu.  Kedua, Kemandirian dan platform partai politik harus diperkuat dengan mengembalikan sistem pemilu ke Sistem  Proporsional Tertutup atau memilih langsung tanda gambar partai, dengan syarat calon-calon yang masuk dalam daftar dipilih secara demokratis oleh kader partai melalui mekanisme yang dapat diselenggarakan  oleh penyelenggara pemilu. 

Ketiga, Syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden perlu dikurangi dari minimal didukung partai sejumlah kursi  di DPR 20% atau 25% suara sah, menjadi minimal 10%, Syarat pencalonan kepala daerah perlu dikurangi dari minimal didukung partai sejumlah kursi di DPRD 20% atau 25% suara sah, menjadi minimal 10%.

Keempat, Penyederhanaan partai politik di parlemen dapat dilakukan dengan cara merekayasa hasil pemilu dengan  besaran dapil moderat (maksimal 7 kursi) dan ambang batas parlemen sebesar 1%, agar asas  proporsionalitas dan keterwakilan terjaga, jumlah partai lebih sederhana dan jumlah suara terbuang dapat  diminimalkan. PT tinggi saat ini tidak efektif menghasilkan penyederhanaan partai politik.  Dan kelima, Memperkuat institusionalisasi partai dengan pembiayaan dana publik dengan syarat anggota partai tidak  boleh menjadi bagian dari pengelolaan aset negara dan ada lembaga khusus yang mengaudit dan  mengawasi keuangan partai sebagai institusi public.(SH)

 

 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.